 |
| Foto : Ady Hermawan Wakil ketua dua DPRD Karimun. |
Salah seorang peserta bertanya terkait tidak sesuainya program pemerintah yang akan mengutamakan anak lokal dalam penerimaan loker di perusahaan perusahaan yang ada di kabupaten karimun. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa lembaga legislatif sudah pernah membuat Perda terkait mengutamakan anak lokal dalam penerimaan karyawan di perusahaan yang ada di karimun.
Namun hal ini di tolak oleh wakil bupati waktu itu bapak H. Anwar Hasyim, beliau menyatakan bahwa hal ini belum bisa sebab masih ada aturan yang lebih tinggi lagi. Di samping itu juga beliau menyatakan bahwa karena kurangnya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja (Man Power) di kabupaten karimun juga menjadi salah satu faktor, jadi perusahaan yang ada di kabupaten karimun masih mengandalkan perusahaan dari kita batam dan jakarta sehingga pekerja pekerja yang di hasilkan pun dari kota batam dan dari jakarta.
Ditegaskan lagi oleh anggota dewan yang sudah 5 priode menjadi wakil rakyat di karimun ini. Hal ini pernah di jumlahkannya ketika mereka melakukan pendataan menjelang pemilu, hasil dan jumlahnya tak sesuai dengan yang mereka terima. Oleh sebab itu kedepannya mereka akan kembali mencoba duduk bersama dengan bupati yang sekarang terkait permasalahan lowongan pekerjaan untuk anak lokal, dan mereka mengharapkan agar anak lokal yang akan bekerja di perusahaan yang ada di karimun ini di permudah .
Sebab kita tahu saat ini keadaan ekonomi kita sulit, kalau lah langsung di minta skill dan sertipikat dari mana mereka mencari biaya sementara untuk mendapatkan sertipikat pelatihan kita perlu biaya sampai jutaan, dan kalau melalui program disnakerperind karimun kan kuotanya terbatas tutupnya.
Report : Lutfi Hutagalung
