Medan – Gelombang kritik terhadap dugaan perusakan lingkungan kembali mencuat di Sumatera Utara. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Washliyah (PW IPA) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut, Jumat (24/04/2026), mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penutupan Sungai Badak Mati di Kabupaten Batu Bara.
Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik atas lambannya respons terhadap persoalan lingkungan yang dinilai telah merugikan masyarakat secara luas. Massa menilai, penegakan hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan korporasi.
Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat serta keberlanjutan ekosistem.
“Ini bukan hanya soal sungai, ini soal masa depan masyarakat. Ketika lingkungan dirusak dan rakyat menjadi korban, maka negara tidak boleh absen. Bupati Batu Bara harus bertanggung jawab atas kondisi ini, yang diduga melibatkan PT MNA,” tegas Irham dalam orasinya.
Menurutnya, dugaan alih fungsi sungai oleh pihak perusahaan telah berlangsung cukup lama dan berdampak serius, mulai dari banjir, pencemaran, hingga rusaknya ekosistem yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Ironisnya, kondisi tersebut dinilai terus dibiarkan tanpa penanganan yang tegas.
Dalam penelusuran yang diklaim dilakukan oleh massa aksi, terdapat dugaan adanya relasi yang tidak sehat antara pihak pemerintah daerah dan perusahaan. Massa bahkan menuding adanya indikasi pertemuan-pertemuan antara utusan Bupati Batu Bara dengan pimpinan PT MNA yang patut didalami secara hukum.
“Ada indikasi kuat bahwa konflik ini tidak berdiri sendiri. Kami menduga ada kepentingan tertentu yang bermain, bahkan berpotensi merugikan masyarakat demi keuntungan segelintir pihak,” lanjut Irham.
Sebagai putra daerah Batu Bara, Irham menekankan bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera turun tangan, memanggil, dan memeriksa Bupati Batu Bara serta pimpinan PT MNA guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
PW IPA Sumut juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian pelajar dan mahasiswa terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial. Mereka menilai, ketika masyarakat terdampak langsung, maka suara kritis menjadi keniscayaan.
Aksi sempat memanas, namun dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian sehingga kembali berjalan tertib. Massa menyatakan akan menggelar aksi lanjutan pada pekan depan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.
