Tebingpos.com | Tebing Tinggi, 4 Agustus 2025 — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi dalam rangka mengawal krisis tata kelola pemerintahan di Kota Tebing Tinggi. Setelah menggelar aksi kritis yang memanas di Kantor Wali Kota beberapa waktu lalu, kini mereka resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polrestabes Medan.
Surat tersebut menjadi penanda bahwa langkah lanjutan mereka untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat Tebing Tinggi di tingkat provinsi bukan sekadar retorika. Aksi ini direncanakan akan berlangsung di dua titik strategis: *Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)* dan *Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)*.
“Sudah kami masukkan surat pemberitahuan ke Polrestabes Medan. Artinya, ini bukan gertakan. Ini bukan wacana. Kami pastikan gerakan ini tetap dalam koridor konstitusional, tapi juga tetap tegas dan tanpa kompromi,” kata Hafiz, Koordinator Umum Aliansi, saat dikonfirmasi oleh awak media.
Menurut Hafiz, penyampaian aspirasi ke Gubernur Sumut dan Kejatisu merupakan bentuk keputusasaan rakyat terhadap kepemimpinan daerah di tingkat kota. “Tebing Tinggi butuh penyelamatan. Dan jika itu tidak bisa diharapkan dari wali kotanya sendiri, maka kita serahkan ke level provinsi dan penegak hukum,” tegasnya.
Aliansi menyoroti berbagai persoalan krusial seperti stagnasi birokrasi, kekosongan jabatan struktural, kebijakan pembangunan yang dinilai tidak pro rakyat, hingga dugaan adanya pembiaran atas potensi penyimpangan anggaran. Mereka menilai bahwa dugaan pembusukan sistemik ini tidak bisa lagi disikapi dengan diam atau basa-basi seremonial.
“Kami bergerak karena keadaan memaksa. Karena diam justru memperpanjang penderitaan rakyat kecil. Kami ingin menunjukkan bahwa rakyat masih punya nyali untuk bertanya dan mendesak,” ujar hafiz
Meski belum merinci waktu pelaksanaan aksi, aliansi menegaskan bahwa persiapan terus dimatangkan. Konsolidasi terus berjalan, termasuk dengan elemen mahasiswa dan pemuda dari berbagai kabupaten/kota lainnya untuk memperkuat solidaritas lintas daerah.
Hafiz juga menegaskan bahwa surat pemberitahuan ke pihak kepolisian bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen bahwa gerakan mereka tetap berada dalam jalur demokrasi. “Kami tidak ingin diabaikan, dan kami tidak akan mundur. Pemerintah harus belajar mendengar sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.
