-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Tag Terpopuler

HMI Cabang Pematangsiantar–Simalungun Nilai Wali Kota Kurang Bermoral, Diduga Lakukan “Cawe-Cawe” Kekuasaan

Kamis, 19 Februari 2026 | Februari 19, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-02-19T16:20:19Z
tampak salah seorang orator aksi dari HMI berorasi didepan kantor Polres Pematang Siantar.

Pematangsiantar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar–Simalungun melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar. Mereka menilai kepala daerah tersebut diduga melakukan “cawe-cawe” kekuasaan dan bertindak tidak proporsional dalam dinamika pemerintahan serta penegakan hukum di wilayahnya.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai bahwa intervensi kekuasaan yang dilakukan Wali Kota telah mencederai prinsip netralitas dan profesionalitas birokrasi. Mereka bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kemunduran etika politik di tingkat daerah.

“Kami melihat ada indikasi kuat keterlibatan kekuasaan dalam ranah yang seharusnya berjalan independen. Hal ini berpotensi merusak tatanan demokrasi lokal dan menurunkan kepercayaan publik,” ujar salah satu perwakilan HMI dalam orasinya.

Tak hanya itu, HMI juga menyoroti dugaan ketidakprofesionalan aparat kepolisian di wilayah hukum setempat. Mereka menilai penegakan hukum yang dilakukan tidak berjalan secara adil dan proporsional.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Mapolres, massa HMI mendesak Kepolisian Resor Pematangsiantar untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolsek Siantar Barat. Mereka meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolres segera mencopot Kapolsek Siantar Barat karena dinilai gagal menjaga profesionalitas dan independensi institusi.

Menurut HMI, aparat penegak hukum harus berdiri di atas semua golongan dan tidak boleh terseret dalam kepentingan politik kekuasaan. “Jika aparat tidak lagi netral, maka hukum akan kehilangan wibawanya,” tegas massa aksi.

HMI Cabang Pematangsiantar–Simalungun menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi dan supremasi hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar dan jajaran kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.