Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PD IPA) Kota Tebing Tinggi secara tegas mendukung rekomendasi DPRD Kota Tebing Tinggi agar Wali Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi.
Sebagai organisasi pelajar yang berfokus pada pengkaderan, pemberdayaan, dan pengembangan kader-kader Al Washliyah, PD IPA Tebing Tinggi memandang bahwa kondisi birokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini perlu mendapat perhatian serius demi menjaga stabilitas serta kualitas pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi.
Kamis, 7 Mei 2026.
Ketua PD IPA Tebing Tinggi, Rio Arb, menyampaikan bahwa dinamika politik dan pemerintahan Kota Tebing Tinggi dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun 2025 menunjukkan banyak persoalan yang menjadi sorotan tajam DPRD Kota Tebing Tinggi, khususnya terkait sejumlah proyek strategis daerah.
Beberapa proyek yang mendapat perhatian serius antara lain Pasar Inpres, Pasar Kain, Pasar Gambir, kolam renang, serta berbagai proyek lainnya yang dinilai bermasalah mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dalam rekomendasi DPRD Kota Tebing Tinggi, khususnya pada poin ke-29, disebutkan bahwa lemahnya perencanaan dan buruknya pelaksanaan sejumlah proyek Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025 merupakan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD pun merekomendasikan pencopotan Kepala TAPD yang saat ini dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, yang juga diketahui menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Bulian.
Menurut Rio Arb, Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, membina aparatur sipil negara, serta memastikan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang terus terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hal ini menandakan adanya kelemahan serius dalam fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengendalian birokrasi,” tegas Rio Arb.
Ia juga menyoroti berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat dan media terkait dugaan persoalan anggaran dan dugaan korupsi, mulai dari persoalan BUD hingga kegiatan di Bappeda yang turut menyeret nama Sekda.
“Atas dasar itu, kami mendesak Wali Kota Tebing Tinggi untuk segera mengambil langkah konkret dan berani dengan mengevaluasi serta mencopot Sekretaris Daerah, kemudian menggantinya dengan figur yang profesional, berintegritas, bersih, serta benar-benar memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” lanjutnya.
Rio Arb menegaskan bahwa sikap PD IPA Tebing Tinggi bukan sekadar kritik politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi.
“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan kinerja pemerintahan serta memastikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi berjalan maksimal, efektif, dan berpihak kepada rakyat,” tutup Rio Arb.
