Jakarta, Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) menuai kritik keras dari berbagai pihak. Pasalnya, program ini dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran yang signifikan. Tercatat, anggaran program ini mencapai Rp7 triliun pada tahun 2025 dan akan melonjak drastis menjadi Rp24,9 triliun di tahun 2026.
Meskipun memakan anggaran fantastis, program ini justru dinilai gagal oleh Aktivis . Banyak siswa dan guru yang mengundurkan diri, namun anehnya, Menteri Sosial Gus Ipul tetap memaksakan program ini tanpa adanya evaluasi yang mendalam dan menyeluruh pada program tersebut, Kondisi demikian dikhawatirkan akan memicu praktik korupsi.
Melihat kondisi tersebut, Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) berencana melakukan demonstrasi di depan Istana Negara pada hari Jumat, 12 September 2025, untuk menyampaikan lima tuntutan rakyat.
Berikut yang menjadi 5 tuntutan rakyat yang akan disuarakan dalam demonstrasi tersebut:
* Batalkan Program Sekolah Rakyat Kemensos. Program ini dinilai sebagai pemborosan anggaran dengan dana Rp9 triliun pada 2025 dan peningkatan menjadi Rp24,9 triliun pada 2026.
* Evaluasi dan Tinjau Ulang Program Kemensos. Semua program Kemensos yang tidak berorientasi pada kebutuhan rakyat harus dievaluasi dan ditinjau ulang.
* Audit Anggaran Kemensos Tahun 2025. KAMI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh anggaran Kemensos pada tahun 2025.
* Usut Tuntas Anggaran dan Kasus Gus Ipul. KAMI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut penggunaan anggaran Kemensos untuk Program Sekolah Rakyat dan juga menuntaskan kasus Gus Ipul saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.
* Desak Presiden Prabowo Segera Reshuffle Gus Ipul,KAMI menilai Gus Ipul gagal dalam menjalankan program yang berpihak pada rakyat, dan mendesak Presiden untuk segera melakukan reshuffle terhadapnya.
Melalui tulisan ini, KAMI menegaskan bahwa lebih baik mencegah daripada membiarkan rakyat menjadi korban. Aksi ini merupakan bentuk revolusi yang dimulai dari rakyat untuk mengawal pemerintahan agar tidak menyengsarakan.
Novan Ermawan
Koordinator Nasional
Koalisi Aktivis Muda Indonesia