 |
| Foto : Pada saat Apel Gabungan Pemko Tebing Tinggi yang diduga di warnai dengan sindirian oleh wali kota. |
Sumatra Utara, Tebing Tinggi|Apel gabungan pascaidulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, Rabu Pagi (25/3/2026), tidak sekadar menjadi ajang konsolidasi birokrasi. Di podium resmi itu, Wali Kota Iman Irdian Saragih justru melontarkan pernyataan-pernyataan bernada keras yang diduga menyasar ke Wakil Wali Kota hingga Legislatif.
Di hadapan jajaran OPD, Sekda, Staf Ahli, Para Asisten, Camat, dan lurah, Wali Kota secara terbuka menyinggung soal loyalitas dan rasa syukur seorang pemimpin.
“Saya bilang, ada orang juga yang nggak bersyukur. Udah diangkat marwahnya, derajatnya, menjadi pemimpin. Nggak keluar ini. Kan diangkat marwahnya, derajatnya, jadi pemimpin, nggak keluar dana. Kurang bersyukur pak. Ini namanya kufur pak. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian, harus banyak kita bersyukur, ikhlas, bersabar,” ujar Iman Irdian dalam amanatnya.
Pernyataan itu langsung memantik tafsir dalam konteks hubungan yang belakangan dikabarkan tidak harmonis antara Wali Kota Tebingtinggi dan Wakilnya, dan kalimat tersebut diduga kuat diarahkan ke lingkaran internal pemerintahan sendiri.
Namun, nada pidato tidak berhenti di situ. Wali Kota juga melontarkan pernyataan yang lebih tajam, yang diduga mengarah ke pihak legislatif.
“Saya bingung, ini gila orang ini. Manusia kok nggak konsisten ya. Seluruh permintaannya diakomodir,” katanya.
Ia bahkan menegaskan latar belakangnya dengan menyebut pernah berada di posisi pimpinan.
“Dulu saya juga sempat di situ pak. Jadi pimpinan pak. Boleh ditanya OPD ini, pernah nggak saya minta proyek? Nggak pernah pak,” lanjut Walikota dalam pidatonya.
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa kritik tersebut ditujukan kepada DPRD Kota Tebingtinggi, mengingat Wali Kota secara eksplisit merujuk pengalaman dirinya sebagai mantan pimpinan legislatif di Kota Tebingtinggi periode 2019-2024.
Selain menyentil figur tertentu, Wali Kota juga membangun narasi tekanan. Ia mengaku kerap “dicari kesalahannya”, bahkan menggunakan metafora ekstrem.
“Kalau ditembakin itu cuma kenanya di tangan, di kaki. Organ vital kita nggak kena,” ujarnya.
Gaya komunikasi seperti ini, menurut pengamat komunikasi publik asal Kota Medan, M. Tobing, S.Sos akan berisiko menimbulkan tafsir liar di internal birokrasi.
“Forum apel resmi seharusnya menjadi ruang pesan yang jelas dan menenangkan. Kalau yang muncul justru sindiran terbuka, apalagi dengan diksi keras, ASN akan sibuk menafsir, bukan bekerja,” ujar Tobing singkat saat dimintai tanggapannya terkait gaya komunikasi pidato Wali Kota Tebingtinggi tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Tebingtinggi juga menyampaikan pesan integritas, menolak pemberian parsel dari OPD dan mengingatkan agar tidak ada pejabat yang tersangkut hukum.
“Tolong jangan antar parcel ke rumah saya, saya nggak berani pak,” katanya.
Namun, pesan itu terasa tenggelam di tengah derasnya pernyataan bernada konfrontatif. Apel ini pun seperti membuka lapisan yang selama ini hanya terdengar sebagai isu soal relasi yang retak di internal eksekutif serta komunikasi yang tidak lagi hangat dengan legislatif.
Di akhir acara apel gabungan, seremoni halal bihalal tetap berlangsung saling berjabat tangan sesama OPD dengan pejabat teras di Lingkungan Pemko Tebingting
